PENGERTIAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL

Ilmu Pengetahuan Sosial atausocial studies merupakan pengetahuan mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan  masyarakat. di Indonesia pelajaran ilmu pengetauan sosial disesuaikan dengan berbagai prespektif  sosial yang berkembang di masyarakat. Kajian tentang masyarakat dalam IPS dapat dilakukan dalam lingkungan yang terbatas, yaitu lingkungan sekitar sekolah atau siswa dan siswi atau dalam lingkungan yang luas, yaitu lingkungan negara lain, baik yang ada di masa sekarang maupun di masa lampau. Dengan demikian siswa dan siswi yang mempelajari IPS dapat menghayati masa sekarang dengan dibekali pengetahuan tentang masa lampau umat manusia. Untuk lebih memahami pengertian Ilmu Pengetahuan Sosial, mari kita simak pengertian dari beberapa ahli:    


1. Somantri (Sapriya:2008:9) menyatakan IPS adalah penyederhanaan atau disiplin ilmu ilmu sosial humaniora serta kegiatan dasar manusia yang diorganisasikan dan disajikan secara ilmiah dan pedagogis/psikologis untuk tujuan pendidikan.

2.    Mulyono Tj. (1980:8) berpendapat bahwa IPS adalah suatu pendekatan interdisipliner (inter-disciplinary approach) dari pelajaran ilmu-ilmu soial, seperti sosiologi antropologi budaya, psikologi sosial,sejarah, geografi, ekonomi, politik, dan sebagainya.

3.  Saidiharjo (1996:4)  menyatakan bahwa IPS merupakan kombinasi atau hasil pemfusian atau perpaduan dari sejumlah mata pelajaran seperti:geografi, ekonomi, sejarah,sosiologi,politik

4.   Moeljono Cokrodikardjomengemukakan bahwa IPS adalah perwujudan dari suatu pendekatan interdisipliner dari ilmu sosial. Ia merupakan integrasi dari berbagai cabang ilmu sosial yakni sosiologi, antropologi budaya, psikologi, sejarah, geografi, ekonomi, ilmu politik dan ekologi manusia, yang diformulasikan untuk tujuan instruksional dengan materi dan tujuan yang disederhanakan agar mudah dipelajari.

5. Nu’man Soemantri menyatakan bahwa IPS merupakan pelajaran ilmu-ilmu sosial yang disederhanakan untuk pendidikan tingkat SD, SLTP, dan SLTA. Penyederhanaan mengandung arti: 
a) menurunkan tingkat kesukaran ilmu-ilmu sosial yang biasanya dipelajari di universitas menjadi pelajaran yang sesuai dengan kematangan berfikir siswa siswi sekolah dasar dan lanjutan, 
b) mempertautkan dan memadukan bahan aneka cabang ilmu-ilmu sosial dan kehidupan masyarakat sehingga menjadi pelajaran yang mudah dicerna.

6. S. Nasution mendefinisikan IPS sebagai pelajaran yang merupakan fusi atau paduan sejumlah mata pelajaran sosial. Dinyatakan bahwa IPS merupakan bagian kurikulum sekolah yang berhubungan dengan peran manusia dalam masyarakat yang terdiri atas berbagai subjek sejarah,ekonomi, geografi, sosiologi, antropologi, dan psikologi sosial.

7.  Tim IKIP Surabaya mengemukakan bahwa IPS merupakan bidang studi yang menghormati, mempelajari, mengolah, dan membahas hal-hal yang berhubungan dengan masalah-masalah human relationship hingga benarbenar dapat dipahami dan diperoleh pemecahannya. Penyajiannya harus merupakan bentuk yang terpadu dari berbagai ilmu sosial yang telah terpilih, kemudian disederhanakan sesuai dengan kepentingan sekolah sekolah.
Reposted by Adrian Rahman
1TB01/20316257



SUMBER

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

KRITIK ARSITEKTUR DESKRIPTIF DAN CONTOH BANGUNAN

Gambar
Pada tugas kaliini masih berkaitan dengan “Kritik Arsitektur” yang dimana membahas mengenai “Kritik Deskriptif” mengenai karya dari Arsitek IAI , karya tersebut berada di dalam negeri ( Indonesia ) Sebelum membahas mengenai karya arsitek dan bagaimana sangkut pautnya dengan Kritik Deskriptif , kali ini saya akan membahas terlebih dahulu mengenai Kritik Deskriptif. Kritik Deskriptif adalah kritik yang menjelaskan sebuah kritik seolah kita adalah seorang jurnalis arsitektur atau sejarahwan dan menilai bangunan secara apa adanya bedasarkan pengalaman. Pada kritik deskriptif, menjelaskan bagaimana perasaan terhadap sebuah bangunan dengan merasakan bangunan tersebut dan kemudian mencatatnya,  dan juga bisa mencatat pengalaman seseorang/ orang lain mengenai sebuah bangunan/kota. Jadi secara tidak langsung, mengetahui pendapat/kritik yang berasal dari orang lain yang merasakan/melihat bangunan tersebut. Kritik deskriptif memiliki tujuan yaitu untuk menilai sebuah bangunan dengan...
Baca selengkapnya

KRITIK NORMATIF ARSITEKTUR

Gambar
Kritik Normatif  Dalam penjelasan berdasarkan data dari Bpk.Raziq Hasan, Hakikat kritik normatif adalah adanya keyakinan (conviction) bahwa di lingkungan dunia manapun, bangunan dan wilayah perkotaan selalu dibangun melalui suatu model, pola, standar, atau sandaran sebagai sebuah prinsip. Dan dalam presentasi Ibu Maya, Kritik normatif memiliki beberapa metode, yakni; 1. Kritik Doktrinal = (pernyataan yang tak terukur) 2. Kritik Terukur (Measured Criticsm)  = Sekumpulan dugaan yang mampu mendefinisikan bangunan dengan baik secara kuantitatif 3. Kritik Tipical (Typical Criticism)  = Norma yang didasarkan pada model 4. Kritik Sistematik (Systematic Criticism)  = Norma penyusunan elemen-elemen yang saling berkaitan untuk satu tujuan. 5. Kritik Interpretif (Interpretive Criticism)  = Bentuk kritik cenderung subyektif dan bersifat mempengaruhi pandangan orang lain agar sejalan dengan pandangan kritikus tersebut a.Advocatory, Kritik dalam bentuk pen...
Baca selengkapnya

Strategi Nasional Indonesia

Penyusunan Politik Strategi Nasional dan Stratifikasi Politik Nasional Penyusunan politik dan strategi nasional perlu memahami pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam sistem manajemen nasional yang berlandaskan ideologi Pancasila, UUD 1945, Wawasan Nusantara, dan Ketahanan Nasional . Politik dan strategi nasional yang telah berlangsung selama ini disusun berdasarkan sistem kenegaraaan menurut UUD 1945 . sejak tahun 1985 telah berkembang pendapat yang mengatakan bahwa jajaran pemerintah dan lembaga-lembaga yang tersebut dalam UUD 1945 merupakan “suprastruktur politik” .  Lebaga-lembaga tersebut adalah MPR, DPR, Presiden, DPA, BPK, MA . Sedangkan badan-badan yang ada dalam masyarakat disebut sebagai “infrastruktur politik”, yang mencakup pranata politik yang ada dalam masyarakat, seperti partai politik, organisasi kemasyarakatan, media massa, kelompok kepentingan (interest group), dan kelompok penekan (pressure group) . Suprastruktur dan infrastruktur politik harus dapat beke...
Baca selengkapnya