Jural Green City Concept


PENATAAN RUANG PERKOTAAN YANG BERKELANJUTAN,  BERDAYA SAING DAN BEROTONOMI

LATAR BELAKANG MASALAH

Pertambahan jumlah penduduk, khususnya akibat migrasi dari desa ke kota (urbanisasi) telah menyebabkan pemadatan penduduk perkotaan (urban densification) dan pembengkakan/pemekaran kawasan pinggiran (urban sprawling), Gambar 1. Tidak jarang pemekaran wilayah akhirnya sampai membentuk suatu kabupaten atau kota baru. Di Indonesia, hingga tahun 2009 terdapat penambahan 165 kabupaten baru dan 34 kota baru. Pengembangan wilayah terbangun sangat mendesak untuk memenuhi kebutuhan perumahan dan tempat-tempat aktivitas lainnya, dan ini telah mengorbankan keberadaan jalur hijau maupun areal persawahan, seperti yang ditunjukkan Tabel 2. Ruang Terbuka Hijau yang diamanahkan harus 30% (UU 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang) sulit dapat dipenuhi oleh kotakota di Indonesia.




Selain perubahan guna lahan, pertambahan penduduk, baik secara alamiah maupun urbanisasi sebagai gejala yang sangat umum di negara-negara berkembang telah memunculkan kota-kota metropolitan. Selanjutnya, akibat ketidakmampuan dalam mengantisipasi perkembangan perkotaan yang demikian pesat telah menim

bulkan berbagai isu-isu permasalahan kawasan perkotaan, seperti:

- Bertambahnya Angka Kemiskinan

- Kurangnya Lapangan Pekerjaan

- Tumbuhnya kawasan kumuh di perkotaan

- Meningkatnya kebutuhan perumahan sederhana dan murah

- Kemacetan lalulintas yang makin meningkat  - Terbatasnya akses terhadap jaringan air minum/bersih dan sanitasi - Makin berkurangnya Ruang Terbuka Hijau di perkotaan 

- Penanganan masalah persampahan yang kurang terpadu  - Kebijakan pengelolaan sektor informal (PKL) yang belum optimal 




KONSEP PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (SUSTAINABLE DEVELOPMENT)

·         Nyaman/layak huni (livable)

Memenuhi kebutuhan manusia akan kenyamanan hidup, fisik, sosial budaya, dan lingkungan. - Berkelanjutan (sustainable)  Antisipasi terhadap perubahan iklim dan bencana alam serta memenuhi keperluan hidup manusia kini dengan tanpa mengabaikan keperluan hidup manusia masa datang 



·         Berkeadilan (just)   Menyediakan ruang hidup dan berusaha bagi seluruh golongan masyarakat perkotaan

·         Pendorong pertumbuhan (engine of growth)  Mampu berkompetisi dalam perkembangan ekonomi global dengan memanfaatkan potensi sosial budaya dan kreatifitas lokal (ekonomi kreatif); serta mampu menciptakan hierarki pasar bagi kota menengah, kecil, dan perdesaan



Perwujudan pembangunan berkelanjutan di Indonesia, khususnya oleh pemerintah di wilayah perkotaan dapat dijelaskan melalui langkah-langkah yang sudah diambil, meliputi:

Bidang Lingkungan:

 - perlindungan dan konservasi sumber daya alam.

- pembangunan wilayah pesisir dan laut terpadu.

 - peningkatan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian, penegakan hukum, peningkatan kelembagaan serta sarana dan prasarana pengawasan.

 - peningkatan konservasi dan rehabilitasi sumber daya kelautan dan perikanan. 

- peningkatan adaptasi dan mitigasi terhadap dampak perubahan iklim. 

- pengembangan peralatan pemantauan kualitas air. 

- pelaksanaan Program Langit Biru, program Proper, Program Kali Bersih (Prokasih), Pengelolaan Limbah Domestik dan Usaha Skala Kecil, Pengelolaan Sampah Terpadu, Pengelolaan B3 dan Limbah; penegakan hukum pidana dan perdata serta administrasi lingkungan.

Bidang Sosial:

- Penanggulangan kemiskinan.  - Pemberdayaan masyarakat sipil.  - Pelaksanaan musrenbang tingkat desa, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi dan nasional.  - Meningkatkan tingkat pendidikan masyarakat Indonesia.

 Bidang Ekonomi:

- Pengendalian inflasi. 

- Konsolidasi fiskal. 

- Stimulus fiscal, dan 

- Memperkuat ketahanan sektor keuangan domestik



SUMBER JURNAL

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

KRITIK ARSITEKTUR DESKRIPTIF DAN CONTOH BANGUNAN

Gambar
Pada tugas kaliini masih berkaitan dengan “Kritik Arsitektur” yang dimana membahas mengenai “Kritik Deskriptif” mengenai karya dari Arsitek IAI , karya tersebut berada di dalam negeri ( Indonesia ) Sebelum membahas mengenai karya arsitek dan bagaimana sangkut pautnya dengan Kritik Deskriptif , kali ini saya akan membahas terlebih dahulu mengenai Kritik Deskriptif. Kritik Deskriptif adalah kritik yang menjelaskan sebuah kritik seolah kita adalah seorang jurnalis arsitektur atau sejarahwan dan menilai bangunan secara apa adanya bedasarkan pengalaman. Pada kritik deskriptif, menjelaskan bagaimana perasaan terhadap sebuah bangunan dengan merasakan bangunan tersebut dan kemudian mencatatnya,  dan juga bisa mencatat pengalaman seseorang/ orang lain mengenai sebuah bangunan/kota. Jadi secara tidak langsung, mengetahui pendapat/kritik yang berasal dari orang lain yang merasakan/melihat bangunan tersebut. Kritik deskriptif memiliki tujuan yaitu untuk menilai sebuah bangunan dengan...
Baca selengkapnya

KRITIK NORMATIF ARSITEKTUR

Gambar
Kritik Normatif  Dalam penjelasan berdasarkan data dari Bpk.Raziq Hasan, Hakikat kritik normatif adalah adanya keyakinan (conviction) bahwa di lingkungan dunia manapun, bangunan dan wilayah perkotaan selalu dibangun melalui suatu model, pola, standar, atau sandaran sebagai sebuah prinsip. Dan dalam presentasi Ibu Maya, Kritik normatif memiliki beberapa metode, yakni; 1. Kritik Doktrinal = (pernyataan yang tak terukur) 2. Kritik Terukur (Measured Criticsm)  = Sekumpulan dugaan yang mampu mendefinisikan bangunan dengan baik secara kuantitatif 3. Kritik Tipical (Typical Criticism)  = Norma yang didasarkan pada model 4. Kritik Sistematik (Systematic Criticism)  = Norma penyusunan elemen-elemen yang saling berkaitan untuk satu tujuan. 5. Kritik Interpretif (Interpretive Criticism)  = Bentuk kritik cenderung subyektif dan bersifat mempengaruhi pandangan orang lain agar sejalan dengan pandangan kritikus tersebut a.Advocatory, Kritik dalam bentuk pen...
Baca selengkapnya

Strategi Nasional Indonesia

Penyusunan Politik Strategi Nasional dan Stratifikasi Politik Nasional Penyusunan politik dan strategi nasional perlu memahami pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam sistem manajemen nasional yang berlandaskan ideologi Pancasila, UUD 1945, Wawasan Nusantara, dan Ketahanan Nasional . Politik dan strategi nasional yang telah berlangsung selama ini disusun berdasarkan sistem kenegaraaan menurut UUD 1945 . sejak tahun 1985 telah berkembang pendapat yang mengatakan bahwa jajaran pemerintah dan lembaga-lembaga yang tersebut dalam UUD 1945 merupakan “suprastruktur politik” .  Lebaga-lembaga tersebut adalah MPR, DPR, Presiden, DPA, BPK, MA . Sedangkan badan-badan yang ada dalam masyarakat disebut sebagai “infrastruktur politik”, yang mencakup pranata politik yang ada dalam masyarakat, seperti partai politik, organisasi kemasyarakatan, media massa, kelompok kepentingan (interest group), dan kelompok penekan (pressure group) . Suprastruktur dan infrastruktur politik harus dapat beke...
Baca selengkapnya